Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 Provinsi Lampung telah terbit✨Telusuri analisis mendalam tentang dinamika fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian serta pembangunan regional Lampung. Edisi kali ini menghadirkan tema spesial:💡 “Strategi Penguatan Local Taxing Power” sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).Tak hanya itu, KFR ini juga membahas peran strategis pemberdayaan UMKM dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah.

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahunan 2024 merupakan kajian atas kondisi fiskal dan makroekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024 yang diarahkan sebagai asesmen atas kondisi ekonomi dan fiskal di regional. Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/ penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan. lnformasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, akademisi, dan masyarakat, serta investor.

Laporan Goverment Financial Statistics (Strategi Tingkat Wilayah) PRELIMENARY Tahun 2024

Laporan Goverment Financial Statistics (Strategi Tingkat Wilayah) TW III 2024

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2024 merupakan kajian atas kondisi fiskal dan makroekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama triwulan III 2024 yang diarahkan sebagai asesmen atas kondisi ekonomi dan fiskal di regional. Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/ penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan. lnformasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, akademisi, dan masyarakat, serta investor.