Konreg - Penilaian

Detail Penilaian Wilayah LAMPUNG

Nama Prakarsa : Tanjung Kelayang

Tahun : 2023

No	Indikator Prakarsa	Status Penilaian	Tindak Lanjut	Keterangan	Rincian Kegiatan	Kendala	Saran
1	Kegiatan Konreg PDRB-ISE dan seluruh rekomendasi yang dihasilkan harus memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan data statistik yang berkualitas serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	TERVERIFIKASI	terlaksana	Penyusunan dokumen perencanaan provinsi Lampung  didasarkan pada penggunaan data statistik yang berkualitas, spesifik dan terukur selanjutnya rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam dokumen tersebut digunakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung 2025-2045 2) Rancangan Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2025-20293) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 20254) Penyusunan Buku Statistik Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2023	Tidak ada	Dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang lebih baik ke depannya
2	Hasil Konreg PDRB-ISE ini dijadikan sebagai rekomendasi dalam pembahasan bidang sosial ekonomi pada Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB)	DITOLAK	terlaksana	Usulan Program/Kegiatan pada Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2024  mencakup usulan terkait stunting, kemiskinan, pemukiman dan perumahan.	Desk Usulan kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2024	Usulan yang diusulkan masih terkendala kewenangan dan readiness criteria yang belum terlengkapi	Untuk kedepannya pemerintah provinsi lebih siap untuk mengusulkan kegiatan yang didukung kelengkapan readiness criteria dan sesuai kewenangan provinsi
3	Pelaksanaan Forum komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi,	TERVERIFIKASI	terlaksana	Belum ada Forum komunikasi khusus yang melibatkan Bappeda, BI , BPS, DJPb dan Diskominfo	1) Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi Lampung2) Kegiatan Diskusi Ekonomi Triwulanan (Diskontri) setiap 4 bulan3) Kajian Fiskal Regional (KFR) dan ALCO Regional yang dilaksanakan Kantor Perwakilan DJPb Provinsi Lampung4) Diseminasi Laporan Perekonomian Lampung oleh Bank Indonesia5) Forum Investasi Lampung 6) Rilis Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Kemiskinan oleh BPS7) FGD Tematik Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	belum ada	Ke depannya diperlukan kajian dan FGD yang mendalam untuk membahas isu-isu ekonomi dan sosial terkini (seperti Blue dan Green Economy)  dengan melibatkan stakeholder terkait dan narasumber yang mumpuni di bidangnya
4	Mengefektifkan sistem aplikasi Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang terkoneksi dengan portal Satu Data Provinsi Wilayah Sumatera sebagai media untuk melakukan forum komunikasi (virtual discussion), diseminasi data indikator sosial ekonomi dan monitoring pencapaiannya serta evaluasi kesepakatan yang telah dibuat antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi. Penanggung jawab aplikasi adalah BPS Provinsi dan Diskominfotik Provinsi yang akan menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE selanjutnya.	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	Hasil konreg ini menjadi salah satu faktor pendorong untuk pengembangan Portal Satu Data Indonesia (SADA INA) Provinsi lampung untuk terkoneksi dengan Portal Konreg PDRB ISE Wilayah Sumatera	pengembangan Portal Satu Data Indonesia (SADA INA) Provinsi lampung untuk terkoneksi dengan Portal Konreg PDRB ISE Wilayah Sumatera	Tidak ada	Diperlukan koordinasi yang lebih intens untuk pengembangan Portal Satu Data Indonesia Provinsi lampung untuk terkoneksi dengan Portal Konreg PDRB ISE Wilayah Sumatera
5	Masing-masing provinsi melakukan evaluasi implementasi kesepakatan Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi secara periodik, dan mengirim hasil evaluasi kesepakatan kepada Sekretariat Pelaksana Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya (BPS Provinsi Jambi).	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	Belum terlaksana	Masih terbatas pada kegiatan sosialisasi Konreg PDRB- ISE Tahun 2024	Masih rendahnya koordinasi dan komunikasi karena keterbatasan waktu dan padatnya jadwal kegiatan masing-masing instansi	Dibutukan PIC yang ditunjuk dari masing-masing instansi untuk menginisiasi dan menindaklanjuti hasil konreg PDRB-ISE
6	Provinsi penyelenggara Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya berperan sebagai Sekretariat Konreg dengan tugas: a) Mempersiapkan rancangan kesepakatan; b) Fasilitator tindak lanjut kesepakatan; c) Menyusun tema Konreg PDRB-ISE dengan menyerap masukan dari provinsi lain serta sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; d) Mengoptimalkan pelaksanaan poin 4; dan e) Mempersiapkan perangkat rapat virtual on-line (zoom) dan streaming youtube semua kegiatan Konreg PDRB-ISE.	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	Belum ada	Belum ada	-	-
7	Penguatan kolaborasi penyediaan data dalam rangka kerja sama antar daerah wilayah Sumatera untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Rekomendasi 1)	TERVERIFIKASI	terlaksana	Penguatan kolaborasi penyediaan data melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Lampung untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di wilayah sumatera	Melakukan rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia Provinsi Lampung	Tidak ada	Diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyediaan data yang berkualitas
8	Memanfaatkan forum komunikasi untuk memenuhi ketersediaan data pengendalian inflasi di wilayah Sumatera berupa data perkembangan harga, pasokan komoditas, stok, dan distribusi, serta penyusunan neraca pangan, untuk menjaga ketersediaan komoditas, stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga (Rekomendasi 2)	TERVERIFIKASI	terlaksana	Pemanfaatan Forum Komunikasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memenuhi ketersediaan data pengendalian inflasi di wilayah sumatera.	Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mingguan	Tidak ada	Tidak ada
9	Membentuk Forum Satu Data se-Sumatera yang bertugas untuk merancang ketersediaan data Ekonomi Kreatif, Statistik Pariwisata, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, dan Ekonomi Lingkungan, termasuk di dalamnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk merumuskan transformasi ekonomi dan mencari potensi-potensi ekonomi baru (Rekomendasi 3)	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	Provinsi Lampung telah membentuk portal Satu Data Indonesia Provinsi Lampung yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPS Provinsi Lampung, namun belum terbentuk Forum Satu Data Se-Sumatera.	Provinsi Lampung telah membentuk portal Satu Data Indonesia Provinsi Lampung yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPS Provinsi Lampung untuk penyediaan data statistik ekonomi, sosial, lingkungan, kependudukan untuk mendukung transformasi ekonomi dan mencar sumber potensi ekonomi baru.	Terbatasnya ketersediaan data yang bersumber dari perangkat daerah terkait.	Masih rendahnya koordinasi dan ketersediaan data yang berkualitas yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
10	Mendorong kolaborasi kebijakan dalam upaya penguatan koridor ekonomi wilayah Sumatera (Rekomendasi 4)	TERVERIFIKASI	terlaksana	Memperkuat kolaborasi kebijakan ekonomi wilayah sumatera melalui keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) dan Rakortek Renbang.	Desk Usulan kegiatan pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) dan Rakortek Renbang.	Readiness Criteria yang tidak lengkap	Diperlukan Koordinasi antar provinsi untuk memperkuat kolaborasi kebijakan
11	Mengusulkan adanya leading sector yang mengkoordinir perdagangan antar wilayah, yang di dalamnya termasuk pengelolaan data (Rekomendasi 5)	PERBAIKAN	terlaksana	Melaksanakan perdagangan antar wilayah	Sudah dilakukan kerjasama perdagangan dengan Kabupaten Mesuji Lampung dan Provinsi Bangka Belitung terkait komoditas pertanian, peternakan dan perikanan	Masih terbatasnya infrastruktur pendukung konektivitas untuk mendorong kerjasama antar wilayah	Diperlukan penyediaan infrastruktur dan  neraca bahan makanan untuk mendukung kerjasama antar wilayah