Konreg - Penilaian

Detail Penilaian Wilayah ACEH

Nama Prakarsa : Tanjung Kelayang

Tahun : 2023

No	Indikator Prakarsa	Status Penilaian	Tindak Lanjut	Keterangan	Rincian Kegiatan	Kendala	Saran
1	Kegiatan Konreg PDRB-ISE dan seluruh rekomendasi yang dihasilkan harus memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan data statistik yang berkualitas serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	TERVERIFIKASI	terlaksana	.Sosialisasi Dan Desk Pembahasan Data Statistik Sektoral Daerah pada modul e-walidata SIPD. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat kemendagri nomor 600.5.4/4924 Bangda tanggal 10 juli 2024 tentang progress pengisian modul e-walidata dan RPJMD pada SIPD	Mengkoordinir SKPD Pemerintah Aceh (SKPA) untuk menginput data DSSD masing-masing SKPA ke sistem E-Walidata SIPD RI	Masih ada beberapa SKPA yang belum selesai penginputan, dan data yang kurang update dari beberapa SKPA dan SDM yang kurang terampil dan kurang maksimal	Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola data di setiap SKPA
2	Hasil Konreg PDRB-ISE ini dijadikan sebagai rekomendasi dalam pembahasan bidang sosial ekonomi pada Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB)	DITOLAK	terlaksana	Pemerintah Aceh telah mengikuti acara Rakorgub 2024 di Jakarta, pada bulan April 2024	Pemerintah Aceh menyampaikan usulan kegiatan prioritas Aceh termasuk dari bidang sosial ekonomi	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
3	Pelaksanaan Forum komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi,	TERVERIFIKASI	terlaksana	Komunikasi antara Bappeda Aceh, BPS Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Dinas Kominsa Aceh selama ini tetap berjalan dengan baik, melalui kegiatan yang dilakukan bersama masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.	Bappeda Aceh secara rutin mengikuti kegiatan rilis Berita Resmi Statistik dan memanfaatkan data-data sektoral BPS Aceh.Bappeda Aceh dan Dinas Kominsa Aceh bersama-sama mengelola kegiatan Satu Data Aceh dan pengelolaan data pada Opendata.Bappeda Aceh melakukan koordinasi yang intens dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam pengendalian inflasi dan perkembangan perekonomian daerah.	Adanya perpindahan pejabat pada instansi vertikal seperti Kantor Bank Indonesia dan DJPb sedikit menjadi kendala karena personal yang menangani kegiatan berganti dengan personal yang baru.	-
4	Mengefektifkan sistem aplikasi Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang terkoneksi dengan portal Satu Data Provinsi Wilayah Sumatera sebagai media untuk melakukan forum komunikasi (virtual discussion), diseminasi data indikator sosial ekonomi dan monitoring pencapaiannya serta evaluasi kesepakatan yang telah dibuat antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi. Penanggung jawab aplikasi adalah BPS Provinsi dan Diskominfotik Provinsi yang akan menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE selanjutnya.	TERVERIFIKASI	terlaksana	Bappeda Aceh sebagai anggota Forum Opendata Aceh yang dikelola oleh dinas Kominsa Aceh	Menginput ketersediaan data sektoral Bappeda Aceh pada sistem Opendata melalui admin/operator Opendata Bappeda yang sudah ditetapkan dalam SK Tim Opendata	Terkait format data pada sistem yang mengharuskan operator mengkonversi format data standar (Excell) menjadi format data yang digunakan pada sistem (CSV)	Perlu adanya peningkatan kapasitas operator opendata, dan perlu adanya  regenerasi atau tenaga operator pendukung.
5	Masing-masing provinsi melakukan evaluasi implementasi kesepakatan Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi secara periodik, dan mengirim hasil evaluasi kesepakatan kepada Sekretariat Pelaksana Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya (BPS Provinsi Jambi).	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
6	Provinsi penyelenggara Konreg PDRB-ISE se-Sumatera berikutnya berperan sebagai Sekretariat Konreg dengan tugas: a) Mempersiapkan rancangan kesepakatan; b) Fasilitator tindak lanjut kesepakatan; c) Menyusun tema Konreg PDRB-ISE dengan menyerap masukan dari provinsi lain serta sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; d) Mengoptimalkan pelaksanaan poin 4; dan e) Mempersiapkan perangkat rapat virtual on-line (zoom) dan streaming youtube semua kegiatan Konreg PDRB-ISE.	TIDAK TEREALISASIKAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
7	Penguatan kolaborasi penyediaan data dalam rangka kerja sama antar daerah wilayah Sumatera untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Rekomendasi 1)	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
8	Memanfaatkan forum komunikasi untuk memenuhi ketersediaan data pengendalian inflasi di wilayah Sumatera berupa data perkembangan harga, pasokan komoditas, stok, dan distribusi, serta penyusunan neraca pangan, untuk menjaga ketersediaan komoditas, stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga (Rekomendasi 2)	TERVERIFIKASI	terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	Bersama dengan BPS dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh melakukan koordinasi dalam rangka mengendalikan laju inlfasi daerah	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
9	Membentuk Forum Satu Data se-Sumatera yang bertugas untuk merancang ketersediaan data Ekonomi Kreatif, Statistik Pariwisata, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, dan Ekonomi Lingkungan, termasuk di dalamnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk merumuskan transformasi ekonomi dan mencari potensi-potensi ekonomi baru (Rekomendasi 3)	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
10	Mendorong kolaborasi kebijakan dalam upaya penguatan koridor ekonomi wilayah Sumatera (Rekomendasi 4)	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN
11	Mengusulkan adanya leading sector yang mengkoordinir perdagangan antar wilayah, yang di dalamnya termasuk pengelolaan data (Rekomendasi 5)	TERVERIFIKASI	tidak terlaksana	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN	TIDAK ADA KETERANGAN