Detail Berita

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan yang positif, dimana tumbuh sebesar 20,15 persen dibanding periode tahun sebelumnya.Hal itu disampikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto dalam konferensi pers APBN KiTa Regional Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa, (23/04/2024).Beliau menjelaskan peningkatan pendapatan APBN triwulan I 2024 didorong oleh penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tinggi, yaitu tumbuh 145,62 persen, dari Rp256 miliar per 31 Maret 2023 menjadi Rp629 miliar per 31 Maret 2024.Menurutnya penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 77,88 persen dari total pendapatan negara pada Maret 2024.“Hasil penerimaan ini didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan, khususnya pada kelompok lapangan usaha (KLU) industri pengolahan,” ungkapnya.Sementara realisasi PNBP di Kepri didominasi oleh pendapatan badan layanan umum (4 BLU) dan ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan PNBP bukan pajak lainnya. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh KPKNL Batam.Selanjutnya untuk penerimaan bea masuk dan bea keluar di Kepri mengalami kontraksi pada Maret 2024 akibat dampak dari adanya penurunan harga komoditas dan kebijakan tarif ditengah aktivitas ekonomi.“Namun, untuk penerimaan cukai justru mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) hasil tembakau jenis REL pada bulan Maret 2024,” ujarnya.Sementara dari sisi belanja APBN, lanjut Indra, total belanja di Kepri telah terealisasikan sebesar Rp3,4 triliun atau 19,68 persen dari total pagu dan mampu tumbuh sebesar 22,8 persen.Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp1,9 triliun atau 24,29 persen dari pagu anggaran atau tumbuh 6,49 persen.Adapun realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp1,5 triliun atau 15.79 persen dari total pagu. Pertumbuhan belanja disebabkan oleh realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang lebih tinggi pada tahun 2023.“Dari sisi nominal realisasi, belanja kementerian/lembaga didominasi oleh belanja pegawai dan dari sisi pertumbuhan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh belanja modal dan bansos yang sejalan dengan HKBN Idul Fitri di bulan Maret 2024,” paparnya.